Sportstourismindonesia – Jakarta November 2025 Karier dan masa depan atlet Indonesia kembali dipertaruhkan akibat dualisme kepengurusan yang masih berlangsung di empat cabang olahraga: tenis meja, anggar, tinju, dan sepak takraw. Konflik internal yang sudah bertahun-tahun tak terselesaikan itu dinilai telah menghambat kesempatan atlet tampil di berbagai ajang internasional.
Situasi berlarut-larut inilah yang mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengeluarkan ultimatum tegas: penyelesaian sengketa harus tuntas paling lambat akhir Desember 2025, atau Kemenpora akan turun tangan mengambil alih.
Erick menegaskan bahwa langkah ini bukan semata menindak organisasi, tetapi melindungi atlet yang terus menjadi korban perselisihan elite olahraga.
“Sudah terlalu lama para atlet menjadi korban. Jika sampai akhir tahun tidak tuntas, Kemenpora akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan para atlet dan prestasi olahraga kita,” tegas Erick.
Konflik Berkepanjangan, Atlet Kehilangan kesempatan Bertanding
Dualisme kepengurusan di empat cabor tersebut telah menimbulkan dampak nyata: sejumlah atlet kehilangan kesempatan tampil membawa nama Indonesia di turnamen mancanegara.
Situasi ini tidak hanya mengganggu pembinaan, tetapi juga menunda progres karier atlet yang tengah berada di masa emas.
Bagi Erick Thohir, kondisi tersebut tidak bisa lagi dibiarkan. “Masalah dualisme harus segera diselesaikan. Tanpa itu, kita tidak bisa berbicara soal Desain Besar Olahraga Nasional atau target PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade,” ujarnya.
Seruan kepada KOI dan KONI untuk Bergerak Cepat
Untuk mempercepat penyelesaian konflik, Kemenpora meminta KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) menjalankan peran strategis mereka. Keduanya diminta memfasilitasi pertemuan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah sesuai UU Keolahragaan.
Imbauan ini dituangkan dalam surat resmi yang dikirim Menpora pada 1 Oktober 2025. Dari tenggat 3 bulan yang diberikan, kini tinggal tersisa dua bulan bagi KOI, KONI, dan federasi cabor untuk menunjukkan kemajuan.
“Kemenpora sudah memperbaiki tata kelola internal. Sekarang kami berharap federasi olahraga juga melakukan introspeksi dan duduk bersama menyelesaikan masalah,” ujar Erick.
Negara Siap Intervensi Demi Kepastian Pembinaan
Erick menegaskan bahwa intervensi pemerintah akan menjadi langkah terakhir jika konflik tidak kunjung selesai.
Meski demikian, ia memastikan tindakan tersebut bertujuan menjaga pembinaan atlet dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di level internasional.
Sikap tegas ini juga selaras dengan visi besar olahraga nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya prestasi dunia dan tata kelola olahraga yang sehat.
“Tiga bulan adalah waktu yang cukup. Jika tidak ada solusi, negara harus hadir karena kita bicara masa depan atlet dan kehormatan olahraga Indonesia,” tegas Erick.
**Benksu
