Sportstourismindonesia – Jakarta Februari 2026 Menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, pemerintah mulai menata strategi yang lebih realistis dan berkelanjutan. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, membuka peluang keterlibatan provinsi penyangga untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028 yang telah ditetapkan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Namun demikian, keputusan final tetap menunggu hasil resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai otoritas teknis penyelenggara.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya. Baru saya keluarkan surat resmi,” ujar Erick saat ditemui di Graha Kemenpora, Jumat (20/2).
PON 2028 dan Tantangan Infrastruktur
Wacana provinsi penyangga muncul bukan tanpa alasan. Pemerintah saat ini tidak membuka ruang untuk pembangunan venue olahraga baru secara masif. Kebijakan efisiensi anggaran dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada menjadi pertimbangan utama.
Menurut Erick, hasil sinkronisasi bersama Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak fasilitas olahraga di daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal. Dalam konteks itu, konsep kolaboratif menjadi solusi.
Artinya, NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah utama, tetapi sejumlah cabang olahraga bisa dipertandingkan di provinsi lain yang telah memiliki infrastruktur memadai.
Pendekatan ini dinilai lebih rasional dibanding membangun venue baru yang berisiko tidak terpakai setelah event selesai.
Belajar dari Tren Global
Erick menegaskan bahwa efisiensi pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya kebijakan domestik.
Sejumlah negara juga mulai menerapkan pendekatan serupa, termasuk dalam persiapan Olympic Games Brisbane 2032 di Australia.
Model multi-kota atau penggunaan fasilitas eksisting menjadi tren global demi menjaga keberlanjutan ekonomi dan menghindari “white elephant projects” — stadion megah yang terbengkalai pasca-event.
“Ke depan, banyak negara menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang kemudian tidak maksimal,” tegasnya.
Tunggu Payung Hukum dari KONI
Meski terbuka terhadap skema provinsi pendukung, Erick menegaskan pentingnya dasar hukum yang jelas. Ia tidak ingin keputusan administratif menimbulkan persoalan audit di kemudian hari.
Karena itu, Kemenpora menunggu keputusan resmi KONI sebelum menerbitkan surat penetapan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa tata kelola olahraga nasional kini diarahkan lebih transparan dan akuntabel.
Momentum Reformasi Tata
Kelola PON
Jika skema provinsi penyangga terealisasi, PON 2028 berpotensi menjadi model baru penyelenggaraan multi-event nasional: kolaboratif, efisien, dan berbasis optimalisasi aset. Bagi NTT dan NTB, status tuan rumah tetap menjadi kebanggaan sekaligus momentum pemerataan pembangunan olahraga di kawasan timur Indonesia.
Sementara bagi pemerintah pusat, pendekatan ini menjadi langkah strategis menyeimbangkan ambisi prestasi dengan realitas fiskal.
Kini, bola ada di tangan KONI. Keputusan mereka akan menentukan format final PON 2028 — apakah tetap konvensional atau menjadi era baru penyelenggaraan olahraga nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
**Benksu
