Sportstourismindonesia – JAKARTA Maret 2026 Pelantikan Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi tak hanya menjadi agenda seremonial pemerintahan, tetapi juga menghadirkan nuansa berbeda lewat kehadiran sejumlah tokoh aktivis dan pegiat hukum. Sosok-sosok seperti Novel Baswedan dan Haris Azhar terlihat hadir, memberi warna tersendiri dalam momen pergantian kepemimpinan di sektor strategis ini.
Digelar di Aula Jusuf Adiwinata, kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu (1/4), pelantikan dipimpin langsung oleh Agus Andrianto. Namun sorotan tak hanya tertuju pada prosesi resmi, melainkan juga pada komposisi tamu undangan yang mencerminkan spektrum luas dari dunia hukum, politik, hingga gerakan sipil.
Kehadiran Novel Baswedan bersama Yudi Purnomo serta Haris Azhar yang datang bersama sang menteri, menjadi simbol pertemuan antara aktor negara dan masyarakat sipil. Dalam balutan batik bernuansa cokelat, mereka tampak membaur dengan para pejabat dan politisi yang turut hadir.
Sejumlah nama dari parlemen dan partai politik juga terlihat, seperti Ferry Juliantono, Budisatrio Djiwandono, hingga Habiburokhman. Kehadiran lintas latar belakang ini memperlihatkan bahwa posisi Dirjen Imigrasi kini berada dalam perhatian banyak pihak.
Di tengah suasana tersebut, Hendarsam Marantoko resmi mengemban amanah baru berdasarkan dua Keputusan Presiden Nomor 187/TPA dan 188/TPA Tahun 2025. Latar belakangnya sebagai advokat dengan pengalaman panjang di bidang litigasi dan hukum korporasi menjadi bekal utama dalam memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi ke depan.
Lulusan hukum dari Universitas Lampung dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada ini dikenal aktif di berbagai organisasi profesi, termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Ia juga memiliki rekam jejak sebagai pendiri firma hukum serta terlibat dalam berbagai isu strategis hukum nasional.
Lebih dari sekadar pergantian pejabat, pelantikan ini menghadirkan harapan baru terhadap wajah imigrasi Indonesia—yang tak hanya kuat secara administratif, tetapi juga sensitif terhadap isu keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran para aktivis di ruang yang sama seolah menjadi pengingat, bahwa kebijakan publik selalu berada dalam sorotan dan harapan masyarakat luas.
****
